KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH[1].

WARGANEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘ius soli’ atau prinsip ‘ius sanguinis’. Yang dimaksud dengan ‘ius soli’ adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ‘ius sanguinis’ mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.

Berdasarkan prinsip ‘ius soli’, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropah termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warganegara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat. Padahal kedua orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia. Continue reading

Workshop Nge-Blog Guru PKn (1)

Sesuai dengan program kerja, pada tanggal 6 Desember 2008 MGMP PKn mengadakan mini workshop Nge-Blog di SMP Negeri 4 Bogor. Peserta dihadiri oleh 7 orang dari 10 guru yang diundang. Adapun trainernya adalah guru dari SMP Negeri 3 Bogor Sopyan Maolana Kosasih, S.Pd. Kebetulan ia sangat berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan classroom exchange dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Pelatihan ini memang luar biasa, mayoritas dari peserta belum memiliki e-mail. Jadi, sebelum pembuatan blog dimulai para peserta dibimbing untuk membuat e-mail terlebih dahulu. Trainer pun sangat bekerja keras apalagi akses internet yang kadang-kadang down menjadi kendala tersendiri. Namun itu tetap bukan alasan untuk menyerah. Setelah pelatihan dilaksanakan kira-kira 3 jam, dua blog pun dapat direalisasikan. Diantaranya:

  1. Blog Ibu Widi
  2. Blog Pak Wira

Program ini akan dilaksanakan dalam empat tahap. Setiap tahap akan dihadiri oleh 10 peserta. Sehingga setelah selesai program ini akan menghasilkan 40 peserta dan 40 blog.

Terus berjuang guru PKn!!!

MGMP Januari 2009 Regular Meeting

Tanggal 22 Januari 2009. MGMP PKn SMP Kota Bogor mengadakan workshop yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bogor. Materi yang disampaikan adalah tentang evaluasi kepribadian siswa. Pemateri disampaikan langsung oleh Ketua MGMP PKn Kota Bogor Ibu Sri Sugiarti, M.Pd. Walaupun ditengah gerimis hujan, para peserta tidak menjadi halangan untuk datang ke pertemuan MGMP. Materi yang luar biasa karena menjelaskan bagaimana setiap siswa diamati dan diberikan penilaian untuk dijadikan individual report siswa tersebut.

Selain presentasi, Ibu Sri mengajak para peserta untuk melakukan simulasi berkelompok membedah konten dari butir-butir penilaian. Setelah itu Ibu Sri mengkolaborasikan dengan unjuk kinerja melalui presentasi. Di sana para peserta mendapat penjelasan tentang bagaimana mengelola diskusi kelas dengan baik. Keterlibatan guru dan merangsang siswa untuk aktif dalam diskusi yang disampaikan oleh teman-temannya. Guru-guru terlihat menyimak dan antusias. Bahkan ada beberapa kasus yang muncul dalam diskusi tersebut sehingga memperkaya guru dalam mempersiapkan pelajaran.

Setelah acara selesai, beberapa pengurus inti berkumpul untuk merancang seminar dan workshop yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2009. Tema yang dipilih adalah “Aplikasi Hypnoteaching dalam Pembelajaran”. Semoga program ini berhasil. Amin

Workshop MGMP Online

Hari ini pengurus MGMP PKn mendapatkan undangan untuk mengikuti workshop online di SMA Negeri 4. Kegiatan dimulai dengan acara sambutan dan penjelasan mengenai dunia blog oleh komunitas blogger. Mereka juga mengundang untuk menghadiri workshop di LPP Purnawarman Jl. Jenderal Sudirman.

Dari MGMP PKn SMP Kota bogor dihadiri oleh Ibu Sri Sugiarti, M.Pd. selaku ketua, Ibu Iis Nilam Juwita, S.H. sebagai bendahara, dan Sopyan MK, S.Pd. sebagai anggota. Kegiatan ini cukup menyenangkan dan sangat bermanfaat walaupun koneksinya rada lambat dan aktivasinya jadi terhambat. Saya juga tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi.

Kedepannya, semoga bisa meningkatkan kapasitas

Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi Indonesia

Oleh A Ubaidillah

MENATA demokrasi melalui pendidikan masih belum terinstitusionalisasi secara sistematis di Indonesia. Padahal, di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan di Eropa, pendidikan demokrasi adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional mereka.

Sebagai output dari pendidikan yang demokratis, kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi di Barat bisa menjadi referensi adanya keterkaitan antara sikap-sikap demokratis warga negara dan program pendidikan demokrasi, populer dengan sebutan civic education (pendidikan kewarganegaraan), yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal.

Bagi negara yang tengah bertransisi menuju demokrasi, seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang mampu memperkuat barisan masyarakat sipil yang beradab dan demokratis amat penting diakukan.

Pendidikan kewarganegaraan bukanlah barang baru dalam sejarah pendidikan nasional. Di era Soekarno, misalnya, pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan pendidikan civic. Demikian pula masa Presiden Soeharto, pendidikan kewarganegaraan sangat intensif dilakukan dengan bermacam nama dan tingkatan.

Sayang, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru (Orba), seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), ternyata menyimpang dari impian luhur kemanusiaan yang terkandung dalam dasar negara Pancasila.

Budaya dan praktik penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatnya korupsi di kalangan elite politik dan pelaku bisnis sejak masa Orba hingga kini bisa menjadi fakta nyata gagalnya pendidikan kewarganegaraan masa lalu.

Reformasi pendidikan

Mencermati hal penting itu, upaya reformasi atas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) nasional sudah saatnya dilakukan. Beberapa unsur penting dalam pembelajaran PPKn perlu segera dilakukan perubahan secara mendasar: konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya.

Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya.

Mengaca pada realitas demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi yang disubordinasikan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan konsep itu sudah saatnya dilakukan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab.

Dalam konteks pendidikan demokrasi, pandangan tentang demokrasi dari filsuf pendidikan Amerika Serikat, John Dewey, dapat dijadikan rujukan yang relevan. Menurut dia, demokrasi bukan sekadar bentuk suatu pemerintahan, tetapi lebih sebagai pola hidup bersama (associated living) dan hubungan dari pengalaman berkomunikasi.

Oleh karena itu, kata penulis buku Democracy and Education itu, kian banyak orang terlibat dalam kepentingan-kepentingan orang lain yang berbeda, mereka akan kian banyak merujuk segala perbuatannya kepada kepentingan orang banyak, kian majemuk, dan, masyarakat itu akan semakin demokratis (Revitch, 2001). Idenya tentang demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok tampak sesuai realitas kultural dan sosial Indonesia yang majemuk.

Orientasi lama pengajaran PPKn yang lebih menekankan kepatuhan peserta didik kepada negara sudah saatnya diubah ke arah pengajaran yang berorientasi pada penyiapan peserta didik menjadi warga negara yang kritis, aktif, toleran, dan mandiri.

Jika orientasi pendidikan PPKn masa lalu telah terbukti gagal melahirkan manusia Indonesia yang mandiri dan kreatif, karena terlalu kuatnya muatan “pengarahan” negara atas warga negara, pendidikan kewarganegaraan mendatang seharusnya diarahkan untuk membangun daya kreativitas dan inovasi peserta didik melalui pola-pola pendidikan yang demokratis dan partisipatif.

Absennya dua faktor ini dalam sistem pendidikan masa lalu ternyata telah berakibat fatal manakala negara sendiri tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.

Kenyataan ini tidak bisa dipisahkan dari peran pendidikan kewarganegaraan di masa lalu yang kurang memberi ruang bagi pengembangan sikap mandiri dan kreativitas di kalangan peserta didik.

Materi PPKn merupakan unsur lain dari pendidikan kewarganegaraan nasional yang harus segera dilakukan pembaruan. Masih kuatnya unsur- unsur militeristis dan indoktrinasi dalam materi ajar PPKn sudah selayaknya diganti dengan pengetahuan yang dibutuhkan oleh tiap warga negara, yakni materi ajar yang berhubungan dengan pengembangan prinsip-prinsip demokrasi, civil society, dan hak asasi manusia.

Materi ajar PPKn yang berbasis pada penafsiran tunggal Pancasila dan bersifat sempit tidak bisa lagi dipaksakan berjalan dengan semangat zaman demokrasi yang menekankan pada pembentukan warga negara yang berwawasan luas dan terbuka (outward looking) bagi beragam pandangan, termasuk tafsir alternatif terhadap dasar negara Pancasila sekalipun.

Tak kalah penting dari dua unsur itu adalah metode pengajaran PPKn yang selama ini dilakukan dengan cara-cara indoktrinatif sudah tidak cocok lagi. Metode itu juga harus diganti dengan metode pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran merupakan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mendesak akan pendidikan kewarganegaraan yang demokratis.

Melalui metode baru ini, guru dan murid tidak lain merupakan mitra belajar yang sama- sama mempraktikkan demokrasi sepanjang pembelajaran di kelas melalui kegiatan belajar yang berbasis pengembangan berpikir kritis peserta didik.

Terkait dengan reformasi keempat unsur itu adalah model evaluasi. Bentuk evaluasi kuantitatif yang masih banyak dilakukan dalam pengajaran PPKn selayaknya digabungkan dengan evaluasi pembelajaran yang bersifat kualitatif, yang menekankan aspek-aspek sikap dan perilaku peserta didik.

Evaluasi kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk portofolio atau kumpulan arsip aktivitas peserta didik, seperti karangan, tugas kelompok, dan tanggapan siswa.

Pengalaman UIN Jakarta

Sejak 1999, saya terlibat aktif dalam memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan di Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta. Di situ saya memberi tekanan orientasi pada sistem pembelajaran yang demokratis. Empat faktor yang meliputi perubahan adalah orientasi, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran, diramu dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan baru untuk tingkat perguruan tinggi.

Materi-materi pokok, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, dirancang dalam pengajaran yang menekankan prinsip-prinsip model pembelajaran aktif (active learning) dengan evaluasi gabungan antara evaluasi kuantitatif dan kualitatif sebagaimana digambarkan di atas.

Dengan dukungan Departemen Agama, sejak tiga tahun lalu, pengalaman UIN Jakarta dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi telah didiseminasikan di seluruh perguruan tinggi agama Islam negeri dengan melibatkan ribuan mahasiswa dan ratusan dosen. Mulai tahun ini program nasional ini akan dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi agama Islam swasta Indonesia.

Menurut hasil evaluasi, program ini dinilai amat positif. Sebagian besar responden (dosen dan mahasiswa) menyatakan, mereka mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh warga negara yang demokratis: pengetahuan tentang demokrasi, HAM, masyarakat sipil, dan kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat serta perasaan mereka sepanjang perkuliahan ini berlangsung.

Metode pembelajaran demokratis yang dipraktikkan dosen dinilai dapat memacu keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Diharapkan, ijtihad pendidikan demokrasi ini dapat memberi sumbangan berarti bagi pengembangan kultur demokratis di negeri ini.

A Ubaidillah, Program Officer pada Indonesian Center for Civic Education (ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Mahasiswa Program Master di Universitas Ohio, Athens, AS

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0401/16/opini/794093.htm

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.