• Blog Stats

    • 6,999 hits
  • Top Clicks

    • None
  • Recent Posts

  • November 2008
    M T W T F S S
        Jan »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
  • Archives

  • Map Visitor

  • Pengujung Dunia

  • RSS Sopyan Maolana Kosasih

    • MENJELAJAH INDONESIA (BAB IV KELAS 8) January 6, 2015
      Seperti apakah Indonesia menurut peserta didik? Banggakah menjadi Indonesia? Inilah opini-opini mereka tentang Indonesia, selamat menikmati!Filed under: Education Tagged: Kelas 8, kelas VIII, menjelajah Indonesia, PPKn
      sopyanmk
    • GURU BERSERTIFIKASI MENGAJAR, ATAU? December 17, 2014
      Sopyan Maolana Kosasih*   Munculnya tulisan ini adalah ide spontan dari sebuah obrolan dengan kawan guru yang sudah lama tidak bertemu. Walau obrolan awalnya hanya seputar keluarga dan pekerjaan ujung-ujungnya pasti nyerempet ke Kurikulum 2013 dan sertifikasi. Hal yang lumrah ditengah kebijakan yang akhirnya dipolemikkan oleh kepentingan-kepentingan yang bis […]
      sopyanmk
    • Impelementasi Kurikulum 2013? June 7, 2013
      Setelah ditetapkan di DPR mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 muncul segala macam pertanyaan yang melintas di pikiran. Berjuta pertanyaan ini muncul karena memang sampai saat ini saya belum mendapatkan penjelasan atau menemukan rasionalisasi dari program nasional yang akan dijalankan. Setelah di syahkan oleh DPR, implementasi kurikulum ternyata tidak dilakuk […]
      sopyanmk
    • KONTROVERSI KURIKULUM 2013, SEBUAH SUDUT PANDANG PRAGMATIS December 10, 2012
      Oleh: Sopyan Maolana Kosasih* Kurikulum sering diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan, sehingga perlu keberanian, ketegasan, dan keinginan yang kuat untuk mengubah kurikulum yang sedang berlangsung. Ada tantangan kuat dari para pelaksana yang sudah betah dalam zona nyaman. Untuk itu diperlukan landasan filosofis, strategis, dan kepastian akan dampak yang […]
      sopyanmk
    • PROFESIONALISME GURU SETELAH TAHUN 2013 November 11, 2012
      Oleh: Sopyan Maolana Kosasih, S.Pd*                   Reformasi di dunia pendidikan akhir-akhir ini semakin kencang bergulir bagaikan bola salju yang tidak bisa ditahan. Hal ini menuntut usaha keras dari para tenaga pendidik untuk mempu berevolusi bahkan berevolusi guna mengejar dan beradaptasi dengan perubahan. Guru yang selama ini terlena dalam zona nyaman […]
      sopyanmk
  • Advertisements

Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi Indonesia

Oleh A Ubaidillah

MENATA demokrasi melalui pendidikan masih belum terinstitusionalisasi secara sistematis di Indonesia. Padahal, di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan di Eropa, pendidikan demokrasi adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional mereka.

Sebagai output dari pendidikan yang demokratis, kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi di Barat bisa menjadi referensi adanya keterkaitan antara sikap-sikap demokratis warga negara dan program pendidikan demokrasi, populer dengan sebutan civic education (pendidikan kewarganegaraan), yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal.

Bagi negara yang tengah bertransisi menuju demokrasi, seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang mampu memperkuat barisan masyarakat sipil yang beradab dan demokratis amat penting diakukan.

Pendidikan kewarganegaraan bukanlah barang baru dalam sejarah pendidikan nasional. Di era Soekarno, misalnya, pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan pendidikan civic. Demikian pula masa Presiden Soeharto, pendidikan kewarganegaraan sangat intensif dilakukan dengan bermacam nama dan tingkatan.

Sayang, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru (Orba), seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), ternyata menyimpang dari impian luhur kemanusiaan yang terkandung dalam dasar negara Pancasila.

Budaya dan praktik penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatnya korupsi di kalangan elite politik dan pelaku bisnis sejak masa Orba hingga kini bisa menjadi fakta nyata gagalnya pendidikan kewarganegaraan masa lalu.

Reformasi pendidikan

Mencermati hal penting itu, upaya reformasi atas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) nasional sudah saatnya dilakukan. Beberapa unsur penting dalam pembelajaran PPKn perlu segera dilakukan perubahan secara mendasar: konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya.

Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya.

Mengaca pada realitas demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi yang disubordinasikan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan konsep itu sudah saatnya dilakukan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab.

Dalam konteks pendidikan demokrasi, pandangan tentang demokrasi dari filsuf pendidikan Amerika Serikat, John Dewey, dapat dijadikan rujukan yang relevan. Menurut dia, demokrasi bukan sekadar bentuk suatu pemerintahan, tetapi lebih sebagai pola hidup bersama (associated living) dan hubungan dari pengalaman berkomunikasi.

Oleh karena itu, kata penulis buku Democracy and Education itu, kian banyak orang terlibat dalam kepentingan-kepentingan orang lain yang berbeda, mereka akan kian banyak merujuk segala perbuatannya kepada kepentingan orang banyak, kian majemuk, dan, masyarakat itu akan semakin demokratis (Revitch, 2001). Idenya tentang demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok tampak sesuai realitas kultural dan sosial Indonesia yang majemuk.

Orientasi lama pengajaran PPKn yang lebih menekankan kepatuhan peserta didik kepada negara sudah saatnya diubah ke arah pengajaran yang berorientasi pada penyiapan peserta didik menjadi warga negara yang kritis, aktif, toleran, dan mandiri.

Jika orientasi pendidikan PPKn masa lalu telah terbukti gagal melahirkan manusia Indonesia yang mandiri dan kreatif, karena terlalu kuatnya muatan “pengarahan” negara atas warga negara, pendidikan kewarganegaraan mendatang seharusnya diarahkan untuk membangun daya kreativitas dan inovasi peserta didik melalui pola-pola pendidikan yang demokratis dan partisipatif.

Absennya dua faktor ini dalam sistem pendidikan masa lalu ternyata telah berakibat fatal manakala negara sendiri tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.

Kenyataan ini tidak bisa dipisahkan dari peran pendidikan kewarganegaraan di masa lalu yang kurang memberi ruang bagi pengembangan sikap mandiri dan kreativitas di kalangan peserta didik.

Materi PPKn merupakan unsur lain dari pendidikan kewarganegaraan nasional yang harus segera dilakukan pembaruan. Masih kuatnya unsur- unsur militeristis dan indoktrinasi dalam materi ajar PPKn sudah selayaknya diganti dengan pengetahuan yang dibutuhkan oleh tiap warga negara, yakni materi ajar yang berhubungan dengan pengembangan prinsip-prinsip demokrasi, civil society, dan hak asasi manusia.

Materi ajar PPKn yang berbasis pada penafsiran tunggal Pancasila dan bersifat sempit tidak bisa lagi dipaksakan berjalan dengan semangat zaman demokrasi yang menekankan pada pembentukan warga negara yang berwawasan luas dan terbuka (outward looking) bagi beragam pandangan, termasuk tafsir alternatif terhadap dasar negara Pancasila sekalipun.

Tak kalah penting dari dua unsur itu adalah metode pengajaran PPKn yang selama ini dilakukan dengan cara-cara indoktrinatif sudah tidak cocok lagi. Metode itu juga harus diganti dengan metode pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran merupakan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mendesak akan pendidikan kewarganegaraan yang demokratis.

Melalui metode baru ini, guru dan murid tidak lain merupakan mitra belajar yang sama- sama mempraktikkan demokrasi sepanjang pembelajaran di kelas melalui kegiatan belajar yang berbasis pengembangan berpikir kritis peserta didik.

Terkait dengan reformasi keempat unsur itu adalah model evaluasi. Bentuk evaluasi kuantitatif yang masih banyak dilakukan dalam pengajaran PPKn selayaknya digabungkan dengan evaluasi pembelajaran yang bersifat kualitatif, yang menekankan aspek-aspek sikap dan perilaku peserta didik.

Evaluasi kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk portofolio atau kumpulan arsip aktivitas peserta didik, seperti karangan, tugas kelompok, dan tanggapan siswa.

Pengalaman UIN Jakarta

Sejak 1999, saya terlibat aktif dalam memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan di Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta. Di situ saya memberi tekanan orientasi pada sistem pembelajaran yang demokratis. Empat faktor yang meliputi perubahan adalah orientasi, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran, diramu dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan baru untuk tingkat perguruan tinggi.

Materi-materi pokok, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, dirancang dalam pengajaran yang menekankan prinsip-prinsip model pembelajaran aktif (active learning) dengan evaluasi gabungan antara evaluasi kuantitatif dan kualitatif sebagaimana digambarkan di atas.

Dengan dukungan Departemen Agama, sejak tiga tahun lalu, pengalaman UIN Jakarta dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi telah didiseminasikan di seluruh perguruan tinggi agama Islam negeri dengan melibatkan ribuan mahasiswa dan ratusan dosen. Mulai tahun ini program nasional ini akan dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi agama Islam swasta Indonesia.

Menurut hasil evaluasi, program ini dinilai amat positif. Sebagian besar responden (dosen dan mahasiswa) menyatakan, mereka mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh warga negara yang demokratis: pengetahuan tentang demokrasi, HAM, masyarakat sipil, dan kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat serta perasaan mereka sepanjang perkuliahan ini berlangsung.

Metode pembelajaran demokratis yang dipraktikkan dosen dinilai dapat memacu keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Diharapkan, ijtihad pendidikan demokrasi ini dapat memberi sumbangan berarti bagi pengembangan kultur demokratis di negeri ini.

A Ubaidillah, Program Officer pada Indonesian Center for Civic Education (ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Mahasiswa Program Master di Universitas Ohio, Athens, AS

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0401/16/opini/794093.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: